Caption : Anggota DPRD Lebak
JMNews, LEBAK — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak memilih walk out dari Rapat Paripurna DPRD Lebak setelah Bupati dan Wakil Bupati Lebak tidak hadir dalam rapat yang membahas agenda anggaran daerah, Senin (28/9/2026).
Meski Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak hadir mewakili pihak eksekutif, minimnya kehadiran jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi sorotan anggota dewan.
Anggota DPRD Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ider Alamsyah, mengatakan rapat paripurna merupakan forum resmi DPRD yang memiliki agenda penting sehingga semestinya mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif.
“Sidang paripurna ini sakral, masa yang hadir dari pihak eksekutif cuma sedikit?,Sepertinya lembaga DPRD ini tak dihargai ” ujar Agus.
Menurut Agus, pihak DPRD telah memperoleh penjelasan mengenai alasan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Lebak dalam rapat tersebut.
Bupati disebut sedang menghadiri agenda di kementerian terkait penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama. Sementara Wakil Bupati disebut menghadiri agenda lainnya.
Namun, Agus menilai setidaknya salah satu dari Bupati atau Wakil Bupati dapat hadir dalam rapat paripurna tersebut.
“Bupati sama Wakil Bupati tidak ada. Minimal salah satu hadir,” katanya.
Agus mengakui Sekda Lebak hadir dalam rapat sebagai perwakilan pemerintah daerah. Namun, ia mempertanyakan minimnya kehadiran perangkat daerah lainnya.
Menurutnya, hanya beberapa pejabat OPD yang terlihat hadir dalam forum tersebut.
“Sekda hadir sebagai perwakilan. Tapi dari perangkat pemerintah yang hadir hanya beberapa orang,” ujarnya.
Sementara dari pihak legislatif, Agus menyebut pimpinan DPRD hadir dan mayoritas anggota DPRD mengikuti rapat. Beberapa anggota yang tidak hadir disebut memiliki keterangan izin.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan sejumlah anggota DPRD memilih meninggalkan ruang sidang atau walk out.
Rapat paripurna akhirnya tidak dapat dilanjutkan dan dijadwalkan kembali pada Kamis.
Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD Lebak dari Fraksi NasDem, Medi Juanda. Ia mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan agenda penting karena berkaitan dengan rancangan anggaran daerah untuk tahun anggaran 2027.
Menurut Medi, kehadiran Bupati atau Wakil Bupati diperlukan agar komunikasi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat berjalan secara maksimal dalam pembahasan rancangan anggaran tersebut.
“Untuk membahas rancangan ini, sebaiknya minimal Pak Bupati atau Wakil Bupati hadir,” kata Medi.
Selain ketidakhadiran kepala daerah, Medi juga menyoroti terbatasnya kehadiran OPD dalam rapat paripurna.
Ia menyebut hanya sekitar lima hingga enam bagian dari perangkat daerah yang hadir dalam forum tersebut.
“Ini uang rakyat Kabupaten Lebak. Mari kita dengan Pak Bupati sering bersinergi. Ayo kita sama-sama membangun Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Medi berharap pembahasan rancangan anggaran 2027 nantinya benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Lebak.
Menurutnya, program dan rencana anggaran yang disusun pemerintah bersama DPRD harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setelah rapat tidak dapat dilanjutkan, agenda paripurna kemudian dijadwalkan kembali pada Kamis.
Medi mengatakan pihaknya menghargai keputusan untuk menunda rapat tersebut dan berharap Bupati maupun Wakil Bupati dapat hadir pada agenda berikutnya.
“Ini ditunda sampai hari Kamis. Semoga Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bisa hadir,” katanya.
Dengan penundaan tersebut, pembahasan agenda anggaran daerah belum dapat dilanjutkan dalam rapat paripurna yang digelar Senin.
Sekda Lebak tetap hadir sebagai perwakilan pemerintah daerah. Sementara alasan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati telah disampaikan kepada pihak DPRD.
Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh keterangan langsung dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak mengenai ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna tersebut. (*)
