Caption : BupatiHasbi Asyidiki Jayabaya Ketika Menerima Dokumenter Raperda APBD 2027 dari Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari
JMNews, LEBAK – Persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan berkualitas dan tepat sasaran.
Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menegaskan pentingnya perencanaan yang matang, standar kualitas pekerjaan, serta kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan program pemerintah.
Penegasan tersebut disampaikan Hasbi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebak di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (19/10/2026).
Menurut Hasbi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya suatu proyek. Hasil pekerjaan juga harus memenuhi standar kualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, setiap program pembangunan perlu dipersiapkan secara cermat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan menjadi bagian penting agar anggaran daerah benar-benar menghasilkan pembangunan yang optimal.
Dalam sambutannya, Hasbi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lebak atas sinergi serta keterbukaan selama proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menjelaskan, proses perencanaan dan penganggaran daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikawal melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Pengelolaan anggaran, kata dia, harus berorientasi pada pencapaian target prioritas pembangunan. Dengan demikian, program yang direncanakan pemerintah daerah dapat mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, peningkatan pelayanan publik, dan penataan perkotaan.
Penekanan terhadap kualitas pekerjaan menjadi penting agar pelaksanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan mutu dan manfaat jangka panjang.
Selain kualitas pembangunan, Hasbi juga menyoroti kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Kinerja aparatur pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pelaksanaan program yang telah direncanakan perlu didukung aparatur yang disiplin, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan setiap program berjalan sesuai rencana, memenuhi standar kualitas, serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lebak, dr. Juwita Wulandari. Kegiatan dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Lebak, instansi vertikal, serta pimpinan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
Setelah agenda persetujuan bersama Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, rapat dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Pelaksanaan Reses I DPRD Kabupaten Lebak Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2026–2027.
Penekanan Bupati Lebak terhadap kualitas pembangunan dan disiplin ASN menjadi pengingat bahwa pengelolaan anggaran daerah membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik agar hasilnya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (*ris)
