Caption : Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya Ketika Menandatangani MoU.
JMNews, LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak mulai memperkuat fondasi bisnis komoditas padi melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) 2026. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari kerja sama antarlembaga, melainkan juga dari sejauh mana petani memperoleh manfaat ekonomi secara nyata.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya bersama PT Lebak Niaga Perseroda dan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Lebak Sejahtera Perseroda di Hotel Grand Keysha, Rangkasbitung, Rabu (14/10/2026).
Kerja sama ini diarahkan untuk membangun ekosistem bisnis padi yang terintegrasi, mulai dari petani, kelompok tani, koperasi, penggilingan padi, lembaga keuangan, hingga mitra pemasaran.
Melalui pola tersebut, Pemkab Lebak berupaya mendorong sektor pertanian agar tidak hanya bertumpu pada produksi gabah, tetapi juga memiliki rantai usaha yang lebih kuat dan mampu menciptakan nilai tambah.
Bupati Hasbi menegaskan, komitmen dalam MoU tersebut akan ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terutama dalam membangun tata kelola dan kelembagaan bisnis padi serta memperjelas pola kerja sama antarpelaku usaha.
Menurutnya, keterhubungan antara petani, badan usaha milik daerah (BUMD), lembaga pembiayaan, dan mitra pemasaran menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem usaha pertanian yang berkelanjutan.
Di balik penandatanganan MoU tersebut, tantangan berikutnya adalah memastikan skema kerja sama benar-benar berjalan di lapangan.
Petani membutuhkan lebih dari sekadar dukungan kelembagaan. Akses pembiayaan yang sesuai, kepastian penyerapan hasil panen, efisiensi distribusi, serta posisi tawar yang lebih baik menjadi faktor penting agar pengembangan bisnis padi memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka.
Dalam program PED 2026, sinergi dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, dunia usaha, dan mitra investasi diharapkan dapat membuka peluang pendanaan bagi pelaku usaha pertanian berdasarkan kelayakan usaha.
Keterlibatan PT Lebak Niaga Perseroda dan BPR Lebak Sejahtera Perseroda juga menjadi bagian dari upaya membangun hubungan yang lebih terstruktur antara produksi pertanian, pembiayaan, dan pemasaran.
Meski demikian, efektivitas program tetap bergantung pada kejelasan mekanisme pelaksanaan, pembagian tanggung jawab setiap pihak, serta pengawasan dan evaluasi secara berkala.
Petani sebagai pelaku utama produksi perlu memperoleh akses yang memadai terhadap skema kemitraan agar tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga mendapatkan manfaat dari penguatan rantai bisnis padi.
Program PED Komoditas Padi Terintegrasi 2026 diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah berbasis sektor pertanian.
Jika dijalankan secara konsisten, integrasi antara petani, koperasi, penggilingan, BUMD, lembaga keuangan, dan mitra pemasaran berpotensi meningkatkan efisiensi usaha serta memperkuat daya saing komoditas beras dari Kabupaten Lebak.
Namun, indikator keberhasilannya perlu terlihat melalui hasil yang terukur, seperti peningkatan akses pembiayaan, kepastian pemasaran gabah, efisiensi rantai pasok, dan perbaikan pendapatan petani.
Dengan demikian, penandatanganan MoU bukanlah titik akhir, melainkan langkah awal untuk membangun sistem bisnis padi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banten beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, staf ahli bupati, para pimpinan perbankan, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan, pimpinan Representative Office PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Serang, Direktur PT Lebak Niaga Perseroda, serta pimpinan BPR Lebak.
Kini, implementasi program menjadi tahap yang paling menentukan: apakah penguatan ekosistem bisnis padi mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang terukur bagi petani sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lebak. (ris*)
