-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Kemenag Usulkan Dana Rp37,95 Triliun untuk Guru Non-ASN, PB PGIN Desak Kepastian

02 October 2026 | October 02, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-02T02:08:24Z



Caption : Denj Subhani Sekjen PB PBGIN


JMNews, JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan anggaran hingga Rp37,95 triliun untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN melalui tiga skema pembiayaan. Menanggapi usulan tersebut, Pengurus Besar Perkumpulan Guru Inpassing Nasional (PB PGIN) mendesak pemerintah segera memberikan kepastian realisasi anggaran, kebijakan kesejahteraan, serta status kepegawaian guru madrasah swasta di seluruh Indonesia.


Sekretaris Jenderal PB PGIN, Deni Subhani, M.Pd.I, mengatakan usulan tiga skema pembiayaan tersebut merupakan langkah penting dalam membuka peluang peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, khususnya tenaga pendidik yang mengabdi di madrasah swasta.


Dalam keterangannya, Jumat (2/10/2026), Deni menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran yang diusulkan Kemenag berkisar antara Rp23,1 triliun hingga Rp37,95 triliun. Menurutnya, usulan tersebut menjadi perhatian besar bagi para guru madrasah yang selama ini menantikan kejelasan mengenai peningkatan kesejahteraan mereka.


Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang diusulkan perlu diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah agar tidak berhenti sebagai wacana atau sekadar pembahasan di tingkat kementerian.


"Kabar ini patut menjadi perhatian seluruh guru madrasah swasta di Indonesia. Namun, jangan sampai guru madrasah hanya terus menerima wacana dan usulan, sementara kepastian kesejahteraan dan status kepegawaiannya belum terwujud," ujar Deni.


Deni menegaskan, PB PGIN berharap usulan tiga skema pembiayaan kesejahteraan guru non-ASN dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang jelas, dukungan anggaran yang terukur, serta mekanisme pelaksanaan yang berpihak kepada guru madrasah swasta.


Menurutnya, kepastian kebijakan menjadi hal penting agar para guru tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai masa depan kesejahteraan dan status kepegawaian mereka.


Ia juga menilai bahwa guru madrasah swasta memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan nasional. Selama ini, mereka turut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat di berbagai daerah.


Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat dirasakan langsung oleh para pendidik, bukan hanya melalui perencanaan dan pengajuan anggaran.


Lebih lanjut, Deni menyampaikan bahwa kesejahteraan guru tidak semata-mata berkaitan dengan besaran penghasilan, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan.


Menurutnya, peningkatan kesejahteraan yang disertai kepastian status kepegawaian dapat menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan dan penghargaan kepada tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN di lingkungan madrasah swasta.


PB PGIN berharap pemerintah dapat memastikan bahwa skema pembiayaan yang nantinya ditetapkan benar-benar mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan guru madrasah di seluruh Indonesia.


Deni juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses pembahasan anggaran dan penetapan kebijakan, sehingga para guru memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan, persyaratan, serta mekanisme penerimaan manfaat dari program tersebut.


PB PGIN berharap usulan Kemenag tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat berlanjut hingga penetapan kebijakan dan pelaksanaan yang memberikan manfaat nyata bagi guru non-ASN.


Bagi Deni, kepastian merupakan hal mendasar yang dibutuhkan para guru agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara berkelanjutan tanpa dibayangi ketidakjelasan mengenai kesejahteraan.


Ia menegaskan bahwa pengabdian guru madrasah dalam mencerdaskan generasi bangsa perlu mendapatkan perhatian yang sepadan melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.


"Guru madrasah membutuhkan kepastian, bukan sekadar harapan," tegas Deni Subhani.


PB PGIN berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut usulan tiga skema pembiayaan tersebut, termasuk kepastian sumber anggaran dan waktu pelaksanaannya.


Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan guru non-ASN diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan konkret yang memberikan kepastian dan penghargaan terhadap pengabdian para guru madrasah swasta di Indonesia.(ris)

×
Berita Terbaru Update