-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Klaim JKM Warga Lebak Ditolak, Iuran 20 Bulan Tanpa Kuitansi Jadi Sorotan

17 October 2026 | October 17, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-16T23:14:30Z

 



Caption : Eli Sahroni (King Badak) Ketum DPP Badak Baten Perjuangan


JMNews, LEBAK — Penolakan klaim Jaminan Kematian (JKM) milik ahli waris almarhumah Lilis binti Anda di Kabupaten Lebak, Banten, memunculkan persoalan terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang disebut telah berlangsung selama 20 bulan tanpa kuitansi resmi.


Keluarga mempertanyakan kejelasan status kepesertaan setelah almarhumah meninggal dunia pada 1 April 2026. Pasalnya, menurut keterangan Eli Sahroni alias King Badak, pembayaran iuran disebut telah dilakukan sejak Agustus 2024 hingga Maret 2026, tetapi kepesertaan dalam sistem baru tercatat aktif pada 2 Oktober 2025.


Kasus yang terjadi di Kampung Muara, RT 009/RW 003, Desa Muaradua, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak, tersebut kini mendapat pendampingan dari Eli Sahroni, Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan (BBP).


Eli mendesak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung dan mitra Perisai terkait memberikan penjelasan terbuka mengenai riwayat pembayaran, aktivasi kepesertaan, serta dasar penolakan klaim JKM yang diajukan ahli waris.


Menurut Eli, almarhumah Lilis merupakan ibu rumah tangga yang telah menderita diabetes selama kurang lebih tiga tahun. Ia menyebut Lilis didaftarkan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU) BPJS Ketenagakerjaan melalui mitra Perisai berinisial Ibu Mul sejak Agustus 2024.


Selama menjadi peserta, almarhumah disebut membayar iuran secara tunai setiap bulan. Namun, menurut Eli, pembayaran tersebut tidak disertai kuitansi resmi.


“Setiap membayar iuran bulanan, almarhumah tidak pernah diberikan kuitansi oleh Umu dan Vera selaku pihak yang mewakili Ibu Mul,” ujar Eli saat menyampaikan persoalan tersebut kepada media di kantor pusat Badak Banten Perjuangan.


Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan keluarga. Tanpa bukti pembayaran resmi, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan jumlah iuran yang telah dibayarkan, pihak yang menerima uang, serta pencatatannya dalam administrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.


Eli menyebut almarhumah memiliki buku catatan pribadi yang memuat pembayaran iuran. Catatan tersebut, menurutnya, dapat menjadi bahan awal untuk menelusuri riwayat pembayaran yang dipersoalkan.


Meski demikian, catatan pribadi itu perlu dicocokkan dengan dokumen lain dan data resmi agar status pembayaran dapat dipastikan.


Persoalan semakin menjadi perhatian setelah Lilis meninggal dunia pada 1 April 2026. Ahli waris bernama Royanih kemudian mengajukan klaim Jaminan Kematian (JKM) dengan nomor referensi 16055076471.


Namun, menurut keterangan Eli, klaim tersebut ditolak dengan alasan yang disebut berkaitan dengan status almarhumah sebagai ibu rumah tangga dan riwayat penyakit diabetes.


Informasi mengenai alasan penolakan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui surat keputusan resmi dan keterangan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini penting untuk memastikan dasar administratif maupun ketentuan program yang digunakan dalam memutuskan klaim tersebut.


Eli mempertanyakan proses pendaftaran almarhumah sebagai peserta serta kejelasan manfaat perlindungan yang diperoleh selama membayar iuran.


“Kalau memang tidak layak, mengapa didaftarkan? Kalau iuran diterima selama 20 bulan, ke mana uangnya? Sistem BPJS baru aktif pada 2 Oktober 2025, padahal menurut catatan keluarga, pembayaran sudah dilakukan sejak Agustus 2024,” tegas Eli Sahroni alias King Badak, Sabtu (17/10/2026).


Ia meminta BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan apakah seluruh pembayaran yang disebut dilakukan keluarga telah masuk ke sistem dan bagaimana status perlindungan almarhumah selama periode tersebut.


Berdasarkan keterangan Eli, pembayaran iuran disebut berlangsung sejak Agustus 2024 hingga Maret 2026, sedangkan kepesertaan dalam sistem baru aktif pada 2 Oktober 2025.

Perbedaan waktu tersebut menjadi salah satu poin utama yang diminta untuk ditelusuri. 


Namun, status pembayaran dan aktivasi kepesertaan harus dipastikan melalui data resmi BPJS Ketenagakerjaan serta bukti transaksi yang tersedia.


Penelusuran juga diperlukan untuk mengetahui apakah pembayaran sebelum tanggal aktivasi telah disetorkan, bagaimana pencatatannya, dan apakah terdapat persoalan administrasi dalam proses pendaftaran.


Hingga ada penjelasan resmi, dugaan mengenai pengelolaan iuran maupun kemungkinan pelanggaran oleh pihak tertentu belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.


Bagi ahli waris, kejelasan informasi tersebut penting untuk mengetahui status perlindungan yang dimiliki almarhumah dan memahami alasan klaim JKM tidak dibayarkan.


Sebagai tindak lanjut, Eli mengatakan Badak Banten Perjuangan telah melayangkan Somasi Nomor 050 kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung dan Somasi Nomor 051 kepada mitra Perisai berinisial Ibu Mul.


Menurut Eli, kedua somasi tersebut telah dikirim sekitar satu minggu sebelum keterangannya disampaikan kepada media. Ia mengaku belum memperoleh jawaban dari kedua pihak hingga berita ini disusun.


BBP, lanjut Eli, berencana membawa persoalan tersebut ke Ombudsman RI Perwakilan Banten, Polda Banten, serta BPJS Ketenagakerjaan Pusat melalui layanan 175.


“Kami akan melaporkan persoalan ini kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten, Polda Banten, dan BPJS Pusat 175. Jika tidak ada kejelasan dan keadilan, kami akan menggelar aksi,” ujarnya.


Langkah tersebut, menurut Eli, ditempuh agar persoalan pembayaran iuran dan penolakan klaim dapat ditelusuri melalui mekanisme pengaduan yang berlaku.


Dugaan adanya penyimpangan dalam pembayaran iuran masih membutuhkan pemeriksaan dan bukti yang memadai. Karena itu, keterangan dari pihak yang menerima pembayaran maupun BPJS Ketenagakerjaan menjadi penting untuk menjelaskan duduk perkara secara utuh.


Hingga berita ini diterbitkan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Rangkasbitung dan mitra Perisai berinisial Ibu Mul belum memberikan keterangan kepada media mengenai penolakan klaim JKM maupun perbedaan waktu pembayaran dan aktivasi kepesertaan yang dipersoalkan.


Ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan, mulai dari riwayat kepesertaan almarhumah, pencatatan pembayaran iuran, hingga dasar resmi penolakan klaim yang diajukan Royanih sebagai ahli waris.


Klarifikasi dari para pihak diperlukan agar persoalan ini dapat diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta yang terverifikasi, sekaligus memberikan kepastian informasi bagi keluarga.


JMNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BPJS Ketenagakerjaan, pihak mitra Perisai, serta pihak lain yang berkaitan dengan perkara ini sesuai dengan prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.


Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi administrasi, bukti pembayaran, dan kejelasan informasi mengenai manfaat program jaminan sosial agar peserta maupun ahli waris memahami hak dan prosedur yang berlaku.(ris) 

×
Berita Terbaru Update