-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Pemkab Lebak Siapkan Banding, Putusan PTUN soal Kades Kerta Belum Berakhir

29 October 2026 | October 29, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-29T05:53:41Z

 


Caption : Alkadri, Asda 1 Pemkab Lebak

JMNews, LEBAK – Sengketa pemberhentian Ricky Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, memasuki babak baru. Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak tentang pemberhentiannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak justru menyatakan akan mengajukan banding.

Sikap tersebut disampaikan Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Lebak, Alkadri, saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026).

“Kita akan banding,” ujar Alkadri.

Pernyataan tersebut menandai langkah hukum yang hendak ditempuh Pemkab Lebak setelah majelis hakim PTUN Serang mengabulkan seluruh gugatan Ricky Zaenal Abidin. Dengan demikian, perkara pemberhentian Kepala Desa Kerta berpotensi berlanjut ke tingkat peradilan berikutnya.

Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Serang, putusan perkara tersebut tercatat pada Rabu (28/10/2026).

Objek sengketa dalam perkara ini adalah SK Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tertanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian Ricky Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keputusan pemberhentian tersebut batal. Bupati Lebak selaku tergugat juga diwajibkan mencabut SK tersebut serta merehabilitasi dan memulihkan hak Ricky dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari.

Selain itu, majelis hakim menghukum pihak tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp393.000.

Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa tata usaha negara antara Ricky Zaenal Abidin dan Pemerintah Kabupaten Lebak. Namun, perkembangan status hukum perkara selanjutnya masih perlu dipastikan melalui dokumen resmi pengadilan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Diki Gunanjar, mengaku belum menerima salinan resmi putusan PTUN Serang.

Meski demikian, ia menyatakan telah mengetahui hasil putusan yang tercatat dalam SIPP PTUN Serang.

“Kalau salinan keputusannya, kami belum terima, tetapi sudah mengetahui hasil putusannya,” ujar Diki saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (29/10/2026).

Hal senada disampaikan Camat Banjarsari, Ahmad Basyir. Ia mengaku belum menerima salinan putusan terkait gugatan Ricky Zaenal Abidin atas pemberhentiannya dari jabatan kepala desa.

Belum diterimanya salinan putusan oleh pihak kecamatan dan DPMD membuat tindak lanjut administratif di tingkat pemerintah daerah masih perlu dikonfirmasi berdasarkan dokumen resmi pengadilan.

Rencana banding Pemkab Lebak membuat sengketa pemberhentian Ricky Zaenal Abidin belum dapat dianggap selesai. Di satu sisi, PTUN Serang telah mengabulkan gugatan dan memuat kewajiban pencabutan SK serta pemulihan hak penggugat. Di sisi lain, Pemkab Lebak menyatakan akan menempuh upaya hukum lanjutan.

Perlu dipastikan apakah banding telah resmi didaftarkan atau masih sebatas rencana. Status hukum lanjutan perkara dan pelaksanaan amar putusan juga perlu dikonfirmasi berdasarkan ketentuan hukum acara serta dokumen resmi pengadilan.

Hingga berita ini ditulis, JUARAMEDIA masih berupaya meminta keterangan dari Bupati Lebak dan Ricky Zaenal Abidin mengenai rencana banding tersebut serta langkah yang akan ditempuh setelah putusan PTUN Serang.

Publik kini menanti kelanjutan sengketa ini, termasuk bagaimana Pemkab Lebak menindaklanjuti putusan pengadilan dan bagaimana proses hukum berikutnya akan memengaruhi kedudukan Ricky Zaenal Abidin sebagai Kepala Desa Kerta.(*)

×
Berita Terbaru Update