-->

Notification

×

Iklan

Iklan

PT MIP Raih Nilai Tertinggi Lelang Parkir, Persoalan Retribusi Pasar Sampay Mencuat

18 October 2026 | October 18, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-18T12:43:26Z

 



Caption : Mamik Slamet Ketua BK - LSM

JMNews, LEBAK – PT Multi Indonesia Parking (PT MIP) meraih nilai tertinggi dalam lelang pengelolaan parkir Pasar Rangkasbitung tahun 2026 dengan skor 83,75. Namun, kemenangan tersebut menjadi sorotan di tengah persoalan penerimaan retribusi parkir Pasar Sampay tahun 2025 yang dipertanyakan Badan Kerjasama Lumbung Sosialisasi Masyarakat (BK-LSM) Kabupaten Lebak.


Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai evaluasi rekam jejak pengelolaan parkir, transparansi proses lelang, serta akuntabilitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak.


BK-LSM Lebak mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten menelusuri persoalan penerimaan retribusi parkir tersebut dan mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dan 2025 sesuai kewenangannya.


Sorotan ini mengemuka ketika hasil penilaian lelang menunjukkan PT MIP memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan dua peserta lainnya.


Berdasarkan dokumen hasil penilaian yang tersedia, terdapat tiga peserta dengan nilai sebagai berikut:


PT Multi Indonesia Parking: 83,75.

PT Juara Digital Platform: 70,30.

PT Securindo Packatama Indonesia: 70,25.

Dari ketiga peserta tersebut, PT MIP memperoleh skor tertinggi.


Hasil penilaian itu menjadi perhatian karena pada saat bersamaan muncul pertanyaan mengenai penerimaan retribusi parkir Pasar Sampay selama 2025.


Meski demikian, nilai tertinggi dalam proses lelang tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Penilaian terhadap proses tersebut perlu merujuk pada dokumen pemilihan, persyaratan peserta, berita acara evaluasi, serta ketentuan yang berlaku.


Karena itu, penjelasan mengenai indikator penilaian dan pertimbangan panitia dalam menetapkan pemenang menjadi penting untuk memastikan proses lelang dapat dipertanggungjawabkan.


Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah realisasi penerimaan retribusi parkir Pasar Sampay pada 2025.


Dalam bahan pemberitaan yang menjadi dasar penelusuran, pengelolaan parkir tersebut pernah dikaitkan dengan proyeksi pendapatan hingga Rp1,4 miliar per tahun. Proyeksi tersebut disebut dalam pemberitaan salah satu media onlen pada Maret 2025, dengan mengutip Kepala Bidang Pasar Disperindag Lebak, Yani.


Namun, proyeksi pendapatan tidak dapat disamakan dengan realisasi penerimaan. Untuk mengetahui capaian sebenarnya, diperlukan data resmi mengenai target, jumlah setoran, penerimaan yang masuk ke kas daerah, dan pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah.


BK-LSM Lebak mempertanyakan kesesuaian antara aktivitas pengelolaan parkir dan penerimaan retribusi yang tercatat.


Ketua BK-LSM Lebak, Mamik Slamet, turut menyoroti kinerja pengelolaan parkir tersebut dan meminta persoalan penerimaan daerah ditelusuri lebih lanjut.


Meski demikian, angka realisasi penerimaan serta penyebab persoalan tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi yang tersedia. Diperlukan dokumen resmi dan klarifikasi dari pihak terkait untuk mendapatkan gambaran yang utuh.


Persoalan penerimaan retribusi juga memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan kerja sama pengelolaan parkir antara pemerintah daerah dan perusahaan.


Dalam bahan pemberitaan disebutkan bahwa kerja sama dengan PT MIP telah dituangkan dalam perjanjian pada Februari 2025. Namun, rincian target penerimaan, kewajiban penyetoran, mekanisme pengawasan, dan hasil evaluasi pelaksanaannya perlu diperiksa melalui dokumen perjanjian serta laporan resmi.


" Evaluasi tersebut penting untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai ketentuan dan penerimaan daerah dicatat secara akurat".ujar Mamik, Minggu (18/10/2026) 


Pemerintah Kabupaten Lebak, khususnya perangkat daerah yang menangani pasar dan retribusi, perlu memberikan penjelasan mengenai target dan realisasi penerimaan parkir Pasar Sampay selama 2025.


Informasi tersebut juga diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kendala operasional, persoalan administrasi, kelemahan pengawasan, atau faktor lain yang memengaruhi penerimaan.


BK-LSM Lebak meminta BPK Perwakilan Banten menelusuri persoalan retribusi parkir Pasar Sampay serta mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 dan 2025 sesuai kewenangan pemeriksaan yang berlaku.


Desakan itu bertujuan memperoleh kejelasan mengenai penerimaan retribusi, pencatatan pendapatan, dan mekanisme pengawasan pengelolaan parkir.


Namun, permintaan pemeriksaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bukti bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara. Kesimpulan mengenai ada atau tidaknya penyimpangan harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.


Di sisi lain, proses lelang pengelolaan parkir Pasar Rangkasbitung tahun 2026 juga membutuhkan penjelasan mengenai kriteria penilaian peserta, termasuk bagaimana persyaratan administrasi, kemampuan teknis, kapasitas keuangan, dan rekam jejak pekerjaan dievaluasi.


Keterbukaan informasi akan membantu publik memahami dasar pengambilan keputusan sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi.


Polemik ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset dan pendapatan daerah. Masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai siapa yang memenangkan lelang, tetapi juga penjelasan mengenai proses penilaian serta pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama.


Sejumlah hal perlu diperjelas, mulai dari realisasi retribusi Pasar Sampay sepanjang 2025, kewajiban penyetoran pendapatan, hasil evaluasi kontrak, hingga dasar penetapan PT MIP sebagai peserta dengan nilai tertinggi dalam lelang parkir Pasar Rangkasbitung tahun 2026.


JMNews membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, Disperindag Lebak, panitia lelang, BPK Perwakilan Banten, serta PT Multi Indonesia Parking agar informasi mengenai persoalan tersebut dapat disampaikan secara lengkap dan berimbang.(ris) 

×
Berita Terbaru Update