Caption : Poto Bersama, Bupati Lebak bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten
JMNews, LEBAK – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kabupaten Lebak, Banten, menjadi salah satu fokus audiensi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten bersama Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah langkah strategis dibahas untuk memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pekerja jasa konstruksi, hingga kelompok pekerja informal seperti pemulung dan petani gula aren.
Salah satu poin yang mengemuka adalah dorongan penerbitan Instruksi Bupati (Inbup) yang secara khusus mengatur perlindungan jaminan sosial bagi pekerja jasa konstruksi. Langkah ini diarahkan untuk memastikan perlindungan pekerja menjadi perhatian dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Lebak.
Selain sektor konstruksi, perluasan kepesertaan juga menyasar pelaku UMKM. Kelompok ini dinilai perlu mendapatkan akses terhadap perlindungan dari risiko kecelakaan kerja dan kematian melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian terhadap pekerja informal turut menjadi bagian penting dalam pembahasan. BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Lebak membahas pendataan tambahan bagi kelompok pekerja rentan, termasuk pemulung dan petani gula aren.
Pendataan tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi kelompok pekerja yang membutuhkan akses perlindungan sosial, terutama mereka yang bekerja secara mandiri dan memiliki keterbatasan akses terhadap program jaminan sosial.
Petani gula aren merupakan salah satu kelompok yang menjadi perhatian karena aktivitas ekonominya berkaitan dengan pekerjaan lapangan yang memiliki risiko tersendiri. Sementara itu, pemulung juga membutuhkan akses informasi dan kepesertaan yang lebih mudah agar tidak tertinggal dalam perluasan perlindungan pekerja.
Namun, efektivitas langkah tersebut akan sangat bergantung pada keakuratan data, mekanisme pendaftaran, serta kejelasan skema pembiayaan kepesertaan bagi kelompok sasaran.
Untuk memperluas jangkauan kepesertaan hingga wilayah pedesaan, audiensi juga membahas optimalisasi Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai).
Perisai diharapkan menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan informasi, melakukan sosialisasi, dan membantu memperluas akses kepesertaan bagi pekerja di tingkat desa maupun komunitas.
Keberadaan penggerak di lapangan dinilai penting untuk menjangkau pekerja informal yang belum memahami manfaat jaminan sosial atau menghadapi kendala dalam memperoleh informasi mengenai prosedur pendaftaran.
Dengan pendekatan tersebut, perluasan kepesertaan diharapkan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal dan wilayah pelosok Kabupaten Lebak.
Audiensi antara BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten dan Bupati Lebak menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Meski demikian, sejumlah hal penting masih perlu diperjelas dalam tindak lanjut pertemuan tersebut, antara lain target penambahan peserta, jumlah pekerja rentan yang akan didata, mekanisme pembiayaan, serta jadwal penerbitan Instruksi Bupati terkait perlindungan pekerja konstruksi.
Kejelasan mengenai hal-hal tersebut diperlukan agar pembahasan tidak berhenti pada kesepakatan koordinasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi program yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi pekerja.
Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi penting untuk membantu peserta menghadapi risiko kerja sesuai program yang diikuti. Manfaatnya juga dapat memberikan perlindungan ekonomi bagi keluarga peserta apabila terjadi risiko yang dijamin dalam ketentuan program.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Lebak, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Lebak, serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebak.
Kolaborasi pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memperluas akses perlindungan bagi pekerja di Kabupaten Lebak. Tahap selanjutnya adalah memastikan setiap rencana memiliki sasaran, mekanisme pelaksanaan, dan tindak lanjut yang jelas.(ris)
