-->

Notification

×

Iklan

Iklan

PTUN Batalkan SK Pemberhentian Kades Kerta, Publik Menanti Langkah Pemkab Lebak

29 October 2026 | October 29, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-29T01:49:08Z



Caption : Informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Serang,



JMNews, LEBAK – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak tentang pemberhentian Ricky Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak. 


Putusan yang tercatat pada Rabu (28/10/2026) itu mengabulkan seluruh gugatan Ricky dan mewajibkan Bupati Lebak mencabut SK pemberhentian serta memulihkan haknya sebagai kepala desa. Kini, publik menanti langkah Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menindaklanjuti putusan tersebut.


Berdasarkan informasi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Serang, keputusan yang menjadi objek sengketa adalah SK Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tertanggal 13 April 2026 tentang pemberhentian Ricky Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta.


Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan keputusan pemberhentian tersebut batal. Selain itu, Bupati Lebak selaku tergugat diwajibkan mencabut keputusan tersebut serta merehabilitasi dan memulihkan hak Ricky dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Kerta.


Putusan ini menjadi perkembangan penting dalam sengketa tata usaha negara antara Ricky Zaenal Abidin dan Pemerintah Kabupaten Lebak.


Dalam amar putusan yang ditampilkan pada SIPP PTUN Serang, majelis hakim menetapkan lima poin utama.


Pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.


Kedua, menyatakan batal SK Bupati Lebak Nomor 400.10/Kep.139-DPMD/2026 tentang pemberhentian Ricky Zaenal Abidin dari jabatan Kepala Desa Kerta.


Ketiga, mewajibkan tergugat mencabut keputusan pemberhentian tersebut.


Keempat, mewajibkan tergugat merehabilitasi dan memulihkan hak penggugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.


Kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp393.000.


Amar putusan tersebut secara eksplisit memuat kewajiban pencabutan SK pemberhentian dan pemulihan hak penggugat. Namun, pelaksanaan kewajiban itu perlu dipastikan melalui dokumen resmi pengadilan dan keterangan pihak-pihak terkait.


Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Diki Gunanjar, mengaku belum menerima salinan resmi putusan PTUN Serang tersebut.


Meski demikian, ia menyatakan telah mengetahui hasil putusan yang tercatat pada Rabu (28/10/2026).


“Kalau salinan keputusannya, kami belum terima, tetapi sudah mengetahui hasil putusannya,” ujar Diki saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (29/10/2026).


Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa DPMD Lebak telah mengetahui hasil perkara, meskipun salinan resmi putusan belum diterima oleh pihaknya.


Hal senada disampaikan Camat Banjarsari, Ahmad Basyir. Ia mengaku belum menerima salinan putusan terkait gugatan Ricky Zaenal Abidin atas pemberhentiannya sebagai Kepala Desa Kerta.


Belum diterimanya salinan putusan oleh DPMD Lebak dan pihak kecamatan membuat perkembangan tindak lanjut administratif di tingkat pemerintah daerah masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut.


Di sisi lain, amar putusan yang ditampilkan dalam SIPP PTUN Serang telah mencantumkan kewajiban bagi Bupati Lebak untuk mencabut keputusan pemberhentian dan memulihkan hak penggugat.



Putusan PTUN Serang tersebut kini menjadi perhatian terkait tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lebak terhadap keputusan pemberhentian Kepala Desa Kerta.


Sejumlah hal masih perlu dipastikan, mulai dari penerimaan salinan resmi putusan, langkah administratif yang akan ditempuh pemerintah daerah, hingga status hukum perkara setelah putusan dibacakan.


Status berkekuatan hukum tetap atau inkracht juga belum dapat disimpulkan hanya dari keterangan status perkara “Putusan” pada SIPP. Informasi mengenai kemungkinan upaya hukum dan pelaksanaan amar putusan perlu diverifikasi lebih lanjut.


Hingga berita ini ditulis, JMNews masih berupaya meminta tanggapan Bupati Lebak dan Ricky Zaenal Abidin terkait putusan tersebut, termasuk langkah yang akan ditempuh masing-masing pihak. (ris) 


×
Berita Terbaru Update