-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Polemik Paripurna APBD 2027, Bupati Hasbi: Saya Sebagai Pimpinan Ambil Tanggung Jawab

01 October 2026 | October 01, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-10-01T06:11:05Z

 




Caption : Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya Ketika Membacakan Nota Penjelasan Reperda APBD 2027


JMNews, LEBAK – Polemik rapat paripurna terkait Rancangan APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2027 mendapat respons langsung dari Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya.

 

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lebak, Kamis (1/10/2026), Hasbi menegaskan dirinya sebagai pimpinan daerah siap mengambil tanggung jawab atas persoalan yang terjadi dan meminta tidak ada pihak yang saling menyalahkan.


Pernyataan tersebut disampaikan Hasbi saat mengantarkan Nota Penjelasan Raperda tentang APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2027 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Lebak.


Hasbi mengatakan, persoalan yang terjadi tidak perlu berujung pada upaya mencari siapa yang salah maupun siapa yang benar. 


Menurutnya, sebagai pimpinan daerah, dirinya memilih mengambil tanggung jawab atas situasi yang sempat menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan anggota DPRD.


“Tidak perlu ada seseorang yang disalahkan, tidak perlu mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saya sebagai pimpinan mau ambil tanggung jawab,” ujar Hasbi dalam sambutannya.


Hasbi juga mengakui terdapat persoalan komunikasi dan koordinasi yang perlu diperbaiki antara pemerintah daerah dengan DPRD.


Ia berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam agenda pemerintahan maupun pembahasan anggaran daerah.


“Saya tidak menyalahkan. Tapi adanya kurang komunikasi. Insyaallah ke depan, hal-hal seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi,” katanya.


Hasbi juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD dan pihak-pihak yang telah menyikapi persoalan tersebut dari perspektif ketentuan yang berlaku.


Ia menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat, terlebih pembahasan APBD merupakan bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Lebak.


Dalam kesempatan yang sama, Hasbi menyampaikan pandangannya mengenai arah belanja APBD 2027.


Menurutnya, anggaran daerah harus ditempatkan sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat.


Ia mencontohkan pembangunan jalan, jembatan dan sekolah yang masuk dalam belanja modal. Namun, pembangunan tersebut menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik.


“Jangan membangun jalan sebatas for the sake of membangun jalan. Kita harus lihat aspek-aspek lainnya, yaitu akses ke pendidikan, akses ke layanan kesehatan, akses juga untuk perekonomian,” ucapnya.


Hasbi menilai pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Infrastruktur yang dibangun pemerintah harus mampu membuka akses warga terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kegiatan ekonomi.


Dengan demikian, pembangunan fisik diharapkan menghasilkan dampak berantai terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Hasbi juga mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Lebak yang memberikan perhatian besar terhadap sektor infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran DPRD.


Ia menyebut kebutuhan perbaikan infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan APBD Kabupaten Lebak 2027.


“Untuk tahun 2027, infrastruktur kita harus perbaiki,” tegasnya.


Meski demikian, Hasbi mengingatkan pembangunan daerah tidak hanya berkutat pada infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperhatikan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi serta aspek sosial dan keagamaan.


Menurutnya, seluruh komponen tersebut memiliki keterkaitan dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.


Hasbi turut menyinggung pentingnya dukungan pemerintah terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.


Ia menyebut fasilitasi pengelolaan kegiatan keagamaan, termasuk masjid dan majelis, sebagai salah satu aspek yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan masyarakat.


Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik dan peningkatan ekonomi.


Aspek sosial dan spiritual juga dinilai menjadi bagian dari pembangunan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam kebijakan anggaran daerah.


Dengan penyampaian Nota Penjelasan Raperda APBD 2027 tersebut, Hasbi berharap pembahasan anggaran dapat kembali berjalan dengan baik antara Pemkab Lebak dan DPRD.


Ia menegaskan polemik yang terjadi sebelumnya tidak perlu menjadi penghambat pembahasan APBD, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif.


Bagi Hasbi, yang terpenting saat ini adalah memastikan APBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Lebak. (ris) 


×
Berita Terbaru Update